Undang-Undang antibullying

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Undang-Undang antibullying Ilustrasi

Seorang teman berkisah bahwa dirinya pernah menjadi korban tindakan bullying atau perundungan oleh seisi kelas yang dikomando oleh guru sendiri. Seorang teman lain bahkan lebih parah. Karena sikapnya yang gemulai, sejumlah teman memaksanya untuk melakukan oral seks. Pelecehan tersebut terjadi saat dirinya duduk di bangku SMP. Ketika dilaporkan ke kepala sekolah, bukannya para pelaku dihukum, dia malah disalahkan karena tampilannya yang dianggap terlalu feminin sehingga memicu aksi tersebut.

Dua kasus di atas sekadar contoh tentang fakta bullying di sekolah yang korbannya tak mendapatkan pertolongan apa pun dari otoritas. Sangat aneh ketika bullying hanya dianggap sebagai lelucon belaka.

Padahal, jika mencermati dampaknya bagi korban, sangat pantas dibuatkan undang-undang antiperundungan secara khusus, lepas dari secuil aturan tentang bullying di UU Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang perlindungan anak No.23 Tahun 2002 pasal 54 dinyatakan, anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Dengan kata lain, siswa mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1).

Di sini, seolah-olah mahasiswa bakal lepas dari bullying. Padahal, di kampus, jelas-jelas pengalaman mahasiswa dimulai dengan menjadi korban bullying, terutama saat orientasi yang dimotori oleh senior. Dosen juga kerap menjadi aktor perundungan yang sangat efektif.

Kedua, di UU yang sama pada pasal 80 ayat 1, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Di situ tampak yang bisa dilaporkan ke polisi hanya tindakan-tindakan yang mengancam nyawa. Padahal, olok-olok juga sangat mujarab menjadi sebab aneka trauma, bahkan bunuh diri. Kekerasan verbal sama sekali tak dapat dianggap enteng!

Tak cukup dengan aturan sekolah

Aturan di sekolah (termasuk kampus) tak memadai karena oknum pengajar juga kerap menjadi penggerak aksi perundungan. Harus ada undang-undang khusus sehingga korban tindak bullying bisa melaporkan pelakunya ke polisi untuk diadili secara hukum laiknya penjahat.

Siswa yang gemar merundung besarnya sangat mungkin menjadi kriminal; dan pendidik yang terlibat bullying, harus bisa dipenjara laiknya seorang kriminal. Pasalnya, pendidik seharusnya menjadi pelindung, bukan sebaliknya. Sengaja melakukan bullying hanya menunjukkan bahwa dirinya sudah tak pantas lagi bekerja di bidang pendidikan.

Indonesia sendiri sangat ketinggalan dibanding negara tetangga seperti Filipina. Pada 12 September 2013, Presiden Benigno Aquino III meneken Undang-Undang Republik Nomor 10627  atau lebih dikenal dengan UU Anti-bullying. UU ini wajib diadopsi oleh seluruh sekolah dasar dan menengah di seantero Filipina.

Pemerintah filipina, lewat UU tersebut, memfasilitasi korban perundungan untuk dapat menjerat pelakunya melalui jalur hukum. UU ini lahir dari kepedulian Presiden Aquino terhadap nasib korban perundungan yang sering tak memiliki tempat untuk mengadu.

UU sejenis di negara bagian New Jersey Amerika Serikat juga cukup efektif mengurangi bullying di sejumlah sekolah. Pelaku takut karena korban dapat langsung menelpon hot line polisi jika mengalami perundungan. Pelaku harus siap-siap diciduk laiknya penjahat untuk diproses secara hukum.

UU antiperundungan di New Jersey ini mewajibkan sekolah untuk menggelar kelas khusus terkait tindak perundungan, misalnya membedakan antara olok-olok dan memberi tahu. Setiap distrik juga harus memiliki koordinator antiperundungan; dan dinas pendidikan negara bagian akan mengevaluasi kinerja mereka, yang hasilnya diunggah di laman yang bisa diakses semua pihak.

UU antiperundungan ini juga meniscayakan setiap distrik untuk membentuk tim penyelamat di sekolah yang terdiri atas guru, staf dan orang tua untuk menindaklanjuti setiap keluhan. Pendidik yang gagal mematuhi standar antiperundungan ini akan dicabut lisensi mengajarnya.

Membasmi perundungan adalah bagian dari penanaman nilai dalam pendidikan, sebagaimana memberangus korupsi dan kriminalitas. Perundung adalah penjahat yang ingin menyakiti orang lain tapi tak ingin kena resiko hukum. Jika memukul, dia takut terkena pasal penganiayaan. Maka, si picik ini merundung.

Pansus angket DPR tidak benci KPK
Cara mudah memiliki kualitas tidur yang baik
32 jamaah haji wafat karena sakit jantung, Pemerintah RI harus lakukan ini
Berjuanglah sampai titik darah penghabisan!
Beranikah KPK hadir di sidang Hak Angket?
Fetching news ...