News

DPR: Pemerintah harus sanksi Lion Air

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR: Pemerintah harus sanksi Lion Air Ilustrasi Lion Air jatuh

Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyarankan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi kepada maskapai Lion Air atas tragedi jatuhnya pesawat tersebut di Tanjung Karawang, Jawa Barat.

“Tentu harus menentukan satu sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh Pak Mentri untuk Lion Air,” ujar Bambang saat dihubungi Rima News di Jakarta, Jumat (09/11/208).

Selain itu Bambang mempertanyakan sikap kementrian perhubungan sesuai dengan UU No 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Menurutnya mentri harus bertanggung jawab dalam persoalan ini.

“Mungkin yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah mentri karena sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2009 pasa 308 itu dikatakan bahwa mentri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan penerbangan,” paparnya.

Lebih lanjut, Dia mengatakan maskapai berlambang singa merah ini dinilai sering mengabaikan faktor kenyamanan dan keselamatan dalam penerbangan, sehingga kejadian tersebut terus berulang.

“Kejadian seperti juga memang pernah terjadi pada Lion Air yang dimana kejadian-kejadian tidak hanya dari sisi keselamatan tapi juga dari sisi kenyaman yang sering diprotes oleh para pelanggannya,” jelasnya.

Kendati demikian, Dia menilai manajemen keselamatan Lion Air sangat lemah, dalam menjaga keselamatan para penumpang yang menggunakan jasanya.

“Kalau menurut saya budaya kesalamatan dari perusahaan ini sangat kurang,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, Bambang meminta Komisi Nasional Keselamatan dan Transportasi (KNKT) untuk segera menyelesaikan investigasi atas penemuan Black Box yang sudah ditemukan. Dengan begitu, ia berharap KNKT dapat menyimpulkan penyebab apa saja pada peristiwa tersebut.

“Kecelakaan ini kan kita belum bisa mengetehaui penyebabnya karena apa KNKT juga belum bisa menyimpulkan kesalahan itu mutlak pada Lion Air,” tutupnya.

DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW PAN Kalsel dukung Jokowi, PAN : Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Charta Politica: Pemindahan posko pemenangan BPN hanya psywar
Reforma Agraria era Jokowi dinilai di lajur yang benar
Markas BPN pindah, TKD: Apa urgensinya?
PAN akan sanksi DPD membelot ke kubu Jokowi
Cara Khabib Nurmagomedov habiskan 100 ribu dolar pertamanya
DPR minta Kemendagri ungkap e-KTP tercecer
Ibu dan bayi perempuannya tewas karena dokter mabuk
Dua RS Belanda hentikan impor potongan tubuh manusia dari AS
Filipina batal beli helikopter Rusia karena takut AS
Sejumlah kapal perang Rusia masuki  India
Fetching news ...