Penundaan pelantikan gubernur Maluku tak perlu dibesar-besarkan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Penundaan pelantikan gubernur Maluku tak perlu dibesar-besarkan Gubernur dan Wakil Maluku terpilih, Murad Ismail-Barnabas.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus menilai penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Maluku terpilih, Murad Ismail-Barnabas, adalah hal yang wajar. Dia meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkan hal tersebut.

"Itu hal yang lumrah. Jangan buru-buru menilai penundaan pelantikan itu cacat hukum. Presiden Jokowi tidak melanggar, beliau hanya tidak ingin melantik sekarang dan akan diatur waktunya," ungkap Petrus di Jakarta, Kamis (15/03/2019).

Menurut dia, pelantikan Gubernur menjadi kewenangan Presiden tapi dalam persoalan ini, Petrus mengamati Jokowi justru ingin melantiknya secara langsung tanpa diwakilkan.

"Makanya, ditunda. Presiden Jokowi merasa ingin melantiknya tapi pilih waktu yang tepat. Itu boleh-boleh saja, tidak masuk kategori pelanggaran hukum. Ada Plt kok untuk mengisi kekosongan," terang Petrus.

Dikatakan Petrus, penundaan itu ada pertimbangan khusus dan menjadi kewenangan Presiden. Petrus pun mencontohkan posisi Bupati Kota Waringin Barat yang selama beberapa waktu dijabat oleh Teras Narang untuk mengisi kekosongan lantaran masih ada sengketa dan Mendagri tidak mau melantiknya.

"Itu tidak bisa dikategorikan pelanggaran hukum," kata Petrus.

Sementara itu, pengamat politik IPI Karyono Wibowo menyebut terlalu jauh jika ada pihak menyebut itu cacat hukum. "Ini hanya persoalan waktu saja. Persoalannya sekarang ada agenda nasional yang akan dihadapi, yakni Pileg dan Pilpres. Terlalu berlebihanlah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyampaikan penjelasan terkait penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Maluku terpilih, Murad Ismail-Barnabas. Semula, pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Senin, 11 Maret 2019.

Bahtiar mengatakan, penundaan pelantikan karena saat ini pemerintah berkonsentrasi pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

“Pelantikan Gubernur Maluku terpilih ditunda sampai setelah Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019. Semua konsentrasi kita hari ini untuk menyukseskan Pemilu 17 April,” ujar Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan bahwa masa jabatan akhir Gubernur Maluku adalah 10 Maret, namun karena pertimbangan undang-undang maka diamanatkan Sekjen (Sekda) sebagai Pelaksanaan harian atau PLH.

"Jadi ini sebenarnya hanya teknis saja. Kita lebih berkonsentrasi untuk mensukseskan terlebih dahulu acara Pemilu dan Pilpres 17 April nanti karena hanya selisih 30 hari saja untuk persiapannya. Gubernur terpilih dan partai-partai pengusung sudah diberitahu dan setuju. Jadi, menurut saya sebenarnya tidak ada masalah," pungkasnya.

Kubu Jokowi: Ujian Nasional harus dipertahankan
Aksi ambil untung buat IHSG rentan terkoreksi
Fadli Zon nilai ujian nasional tak selesaikan persoalan standardisasi pendidikan
KPU nilai debat ketiga lebih kondusif dibanding debat kedua
Golkar nilai debat cawapres tak seimbang, Ma'ruf Amin jauh lebih menguasai
Kubu Prabowo nilai Ujian Nasional pantas dihapus
Allah lebih memihak perempuan?
Politisi Demokrat desak audit lingkungan di Pulau Wawonii dan Kabaena
Bautista kembali menangi balapan kedua WSBK Thailand
Penjelasan Bank Mandiri soal surat tagihan perusahaan Prabowo
Infrastruktur langit Ma'ruf Amin sempat buat penonton debat tertawa spontan
Bamsoet: Kalau tidak ada UN, kualitas pendidikan akan timpang
Hari ini, IHSG diprediksi terkoreksi wajar
Cara mutusin hubungan dengan baik
DPR RI berhasil dorong isu diskriminasi muslim Ulghur di Parlemen OKI
Fetching news ...