IPI minta KPU majukan jadwal debat terakhir

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

IPI minta KPU majukan jadwal debat terakhir

Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengubah tanggal pelaksanaan debat Pilpres 2019 putaran terakhir. Pasalnya, debat itu digelar pada hari terakhir masa kampanye, yakni 13 April 2019, yang disusul masa tenang pada 14-16 April 2019.

"Penempatan jadwal terakhir itu bisa merugikan kedua paslon. Apalagi dalam debat terakhir terjadi saling serang, maka tidak ada waktu masing-masing paslon melakukan bantahannya dan klarifikasi karena masuk masa tenang. Sebaiknya direvisi kembali jadwal debatnya," tegas Karyono, Rabu (13/03/2019).

Menurut Karyono, masalah tersebut bisa menyebabkan kedua paslon merasa dirugikan lantaran digelar di hari terakhir. Padahal, kata dia, pascadebat diperlukan klarifikasi masing-masing paslon yang bertarung di Pilpres 2019. 

"Sehingga menurut saya, debat terakhir ditempatkan seminggu terakhir sebelum masa tenang. Masa tenang sebaiknya tidak ada bantahan debat lagi," terang Karyono.

Karyono kembali mengingatkan supaya paslon diberikan ruang atau waktu sehingga bisa mengklarifikasi dan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang utuh. Dia juga menekankan Komisi II bisa meminta KPU mengubah jadwal debat terakhir tersebut, supaya ada asas keadilan.

"Prinsip Pemilu kan Luber dan Jurdil, sebaiknya Komisi II meminta KPU memajukan jadwal debat terakhir," tambah dia.

Lebih jauh, Karyono mengingatkan supaya debat terakhir Pilpres 2019 tidak terulang kembali pada saat debat Pilpres 2014.

"Ini penting sehingga masyarakat bisa menilai. Jangan sampai terulang kembali seperti debat terakhir di Pilpres 2014. Jadikan ini sebagai pengalaman," pungkasnya.

Senada dengan Karyono, Pengamat Politik Wempy Hadir juga setuju pelaksanaan debat terakhir Pilpres 2019 dipercapat sebelum tanggal 13 April 2019.

"Justru lebih bagus itu kalau dipercepat debat terakhir jadi tidak pas tanggal 13. Alasannya karena publik punya waktu, jedah untuk lihat kembali untuk apa sih janji-janji politik pasangan capres cawapres," ungkap Wempi Hadir, Rabu (13/03/2019).

Dia melanjutkan bahwa publik memilih capres cawapres karena mereka menganggap bahwa ada akomodasi kepentingan yang di akomodir capres cawapres. Bagaimana mungkin mereka mengetahui bahwa kepentingan mereka diakomodir kalau tidak memiliki cukup waktu untuk melihat dan mengkaji program dari kedua capres.

"Sepakat kalau debat dipercepat. Karena kalau tidak realistis, orang kemudian bisa skeptis," tuturnya.

Lebih lanjut, Wempi mendorong Komisi II untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi pelaksanaan debat kelima tersebut.

Wempi menegaskan bahwa sangat berbahaya sekali jika debat terakhir itu mepet dengan masa tenang. Dia mencontohkan kasus 7 kontainer surat suara dan surat suara yang tercoblos di Sumut. Kata dia, dalam persitiwa tersebut publik tidak mempunyai waktu untuk cukup memahami meskipun itu sudah diklarifikasi bahwa informasi yang berkembang tersebut hoaks.

"Itu sangat berbahaya sekali, ketika publik sudah termakan dan hoaks itu diproduksi meskipun sudah diklarifikasi tapi tetap saja publik tidak punya waktu yang cukup untuk memahami hal itu. Jadi, sebaiknya debat terakhir ini dimajukan sehingga ada ruang untuk klarifikasi hal-hal yang perlu di klarifikasi," pungkasnya.

Kubu Jokowi: Ujian Nasional harus dipertahankan
Aksi ambil untung buat IHSG rentan terkoreksi
Fadli Zon nilai ujian nasional tak selesaikan persoalan standardisasi pendidikan
KPU nilai debat ketiga lebih kondusif dibanding debat kedua
Golkar nilai debat cawapres tak seimbang, Ma'ruf Amin jauh lebih menguasai
Kubu Prabowo nilai Ujian Nasional pantas dihapus
Allah lebih memihak perempuan?
Politisi Demokrat desak audit lingkungan di Pulau Wawonii dan Kabaena
Bautista kembali menangi balapan kedua WSBK Thailand
Penjelasan Bank Mandiri soal surat tagihan perusahaan Prabowo
Infrastruktur langit Ma'ruf Amin sempat buat penonton debat tertawa spontan
Bamsoet: Kalau tidak ada UN, kualitas pendidikan akan timpang
Hari ini, IHSG diprediksi terkoreksi wajar
Cara mutusin hubungan dengan baik
DPR RI berhasil dorong isu diskriminasi muslim Ulghur di Parlemen OKI
Fetching news ...