Revisi visi dan misi ditolak, kubu Prabowo minta KPU konsisten

REPORTED BY: Insan Praditya

Revisi visi dan misi ditolak, kubu Prabowo minta KPU konsisten Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus konsisten dalam menerapkan aturan, baik itu tentang visi-misi dan foto paslon. Ia mengatakan revisi visi dan misi Prabowo-Sandi yang ditolak tentu menjadi tanda tanya, sebab KPU mengizinkan pasangan Jokowi-Ma'ruf untuk mengganti foto di surat suara.

"Kalau memang itu bagian dari yang sudah ditentukan dari awal bahwa itu bagian dari tak terpisahkan ketika mendaftarkan ya itu kewenangan KPU. Tapi kalau melihat perkembangan dulu ketika maju, disampaikan juga foto dan soal nomor, lalu nomor berubah jadi 01 dan 02, foto juga berubah, terutama Pak Jokowi dan Kiai Maruf itu juga berubah ternyata. Ya harusnya KPU konsisten," kata Hidayat saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (11/01/2019).

Hidayat mengatakan perubahan visi dan misi yang dilakukan BPN tidak terlalu signifikan. Ia mengatakan visi dan misi yang baru, hanya untuk mempertajam visi dan misi yang sudah ada.

"Hanya penajaman dan lebih fokus lagi. Jadi kalau tidak diterima bukan berarti visi-misi berubah. Visi-misi sama saja, hanya yang saya pahami pengajuan itu hanya untuk memfokuskan saja," ujarnya.

Hidayat mengatakan tak mempermasalahkan revisi visi dan misi itu ditolak. Ia mengatakan visi dan misi Prabowo-Sandi tetap dalam koridor ideologi Pancasila, UUD 1945 dan aspirasi dari masyarakat.

"Tetap dalam koridor UUD 1945, Pancasila, itulah kata kuncinya. Tak berubah sama sekali. Itu kan kemarin diajukan karena berdasarkan aspirasi dari masyarakat, sehingga dimasukkan dan dipadatkan lagi. Tapi tak berubah secara prinsip," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak revisi visi dan misi paslon capres-cawapres Prabowo-Sandi. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan dalam regulasinya, dokumen visi dan misi merupakan hal yang tak terpisahkan dari dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Bahwa dokumen sudah tidak bisa diperbarui. Namun, dalam berkampanye, boleh saja memaparkan gagasan yang baru. Itu menjadi hak calon presiden dan calon wakil presiden untuk berkomunikasi kepada masyarakat," kata Wahyu beberapa waktu yang lalu.

Kubu Jokowi: Ujian Nasional harus dipertahankan
Aksi ambil untung buat IHSG rentan terkoreksi
Fadli Zon nilai ujian nasional tak selesaikan persoalan standardisasi pendidikan
KPU nilai debat ketiga lebih kondusif dibanding debat kedua
Golkar nilai debat cawapres tak seimbang, Ma'ruf Amin jauh lebih menguasai
Kubu Prabowo nilai Ujian Nasional pantas dihapus
Allah lebih memihak perempuan?
Politisi Demokrat desak audit lingkungan di Pulau Wawonii dan Kabaena
Bautista kembali menangi balapan kedua WSBK Thailand
Penjelasan Bank Mandiri soal surat tagihan perusahaan Prabowo
Infrastruktur langit Ma'ruf Amin sempat buat penonton debat tertawa spontan
Bamsoet: Kalau tidak ada UN, kualitas pendidikan akan timpang
Hari ini, IHSG diprediksi terkoreksi wajar
Cara mutusin hubungan dengan baik
DPR RI berhasil dorong isu diskriminasi muslim Ulghur di Parlemen OKI
Fetching news ...