Golkar ikuti keputusan MA soal mantan napi boleh jadi caleg

REPORTED BY: Insan Praditya

Golkar ikuti keputusan MA soal mantan napi boleh jadi caleg Lambang Partai Golkar

Ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Partai Golkar akan menghargai keputusan hukum apapun yang berlaku terkait putusan MA yang membolehkan eks napi koruptor tetap mencalonkan diri di pemilihan legislatif.

"Kalau Golkar kita selalu mengikuti keputusan hukum yang berlaku, jadi kita mengikuti apa yang sudah dan menghormati apa yang diputuskan," ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (15/09/2018).

Airlangga mengatakan bahwa Golkar akan mempelajari lebih lanjut mengenai putusan tersebut soal perlu tidaknya napi eks koruptor tetap diajukan sebagai caleg.  Hal tersebut penting dikaji karena terkait erat dengan langkah Golkar dalam menempatkan kader di Pileg 2019.

"Ya, tentu kita kemaren ada beberapa catatan terkait dengan caleg dan tentu kita lihat dari hasil keputusan MA tersebut," katanya.

Sebelumnya, terdapat 38 caleg lolos sebagai peserta legislatif pada pemilu 2019. Diantaranya, sebanyak 12 Bacaleg mantan napi korupsi diloloskan Bawaslu ditingkat provinsi. Kemudian, 26 Bacaleg mantan napi korupsi diloloskan di tingkat kabupaten dan kota.

Setelah itu, Mahkamah Agung (MA) juga membatalkan  peraturan KPU yang melarang eks koruptor mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg). Hal tersebut berarti MA memperbolehkan eks koruptor maju sebagai calon legislatif

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Juru Bicara MA, Suhadi di Jakarta, Jumat (14/09/2018)

Kubu Jokowi: Ujian Nasional harus dipertahankan
Aksi ambil untung buat IHSG rentan terkoreksi
Fadli Zon nilai ujian nasional tak selesaikan persoalan standardisasi pendidikan
KPU nilai debat ketiga lebih kondusif dibanding debat kedua
Golkar nilai debat cawapres tak seimbang, Ma'ruf Amin jauh lebih menguasai
Kubu Prabowo nilai Ujian Nasional pantas dihapus
Allah lebih memihak perempuan?
Politisi Demokrat desak audit lingkungan di Pulau Wawonii dan Kabaena
Bautista kembali menangi balapan kedua WSBK Thailand
Penjelasan Bank Mandiri soal surat tagihan perusahaan Prabowo
Infrastruktur langit Ma'ruf Amin sempat buat penonton debat tertawa spontan
Bamsoet: Kalau tidak ada UN, kualitas pendidikan akan timpang
Hari ini, IHSG diprediksi terkoreksi wajar
Cara mutusin hubungan dengan baik
DPR RI berhasil dorong isu diskriminasi muslim Ulghur di Parlemen OKI
Fetching news ...