News Law

Tolak komersialisasi pendidikan, mahasiswa Atmajaya ajukan constitutional review

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Tolak komersialisasi pendidikan, mahasiswa Atmajaya ajukan constitutional review Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Reza Aldo Agusta (kiri) bersama pengacaranya.

Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Reza Aldo Agusta mengajukan permohonan constitutional review terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang memasukkan jasa pendidikan sebagai bagian dari jasa yang bisa diperdagangkan.

Reza mengajukan permohonan ini dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia dan mahasiswa yang resah dengan masa depan pendidikan di Indonesia.

Reza mengatakan bahwa sebagai warga negara, ada potensi pelanggaran terhadap hak atas pendidikannya. Lebih lanjut, mahasiswa merupakan pihak yang akan merasakan dampak adanya komersialisasi tersebut.

“Sangat ironis ketika pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk menabur bibit unggulan bangsa malah diperlakukan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan,” katanya di Yogyakarta, Senin (11/02/2019).

Reza berharap Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. “Saya berharap setelah constitutional review ini, dapat tercipta satu sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan senafas dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” katanya.

Sementara itu, Leonard Arpan, kuasa hukum Reza, menyebut adanya dualisme dalam tujuan pendidikan. Menurutnya, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan sebuah sistem pendidikan tersendiri di bawah rezim UU Perdagangan yang mengutamakan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi.

“Sistem ini sangat kontras dengan sistem pendidikan sebelumnya dalam rezim Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengutamakan pemerataan kesempatan pendidikan. Seolah ada dua kepala yang arahnya tidak sama, satu ingin nirlaba, satu ingin berlaba,” jelasnya.

Dikatakan Leonard, keberadaan dua sistem pendidikan di Indonesia melanggar Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan adanya 1 sistem pendidikan nasional.

“Dengan menjadikan pendidikan sebagai komoditas perdagangan, negara menempatkan pendidikan sebagai barang privat yang berpotensi menjauhkan akses masyarakat terhadap pendidikan,” pungkasnya.

Kubu Jokowi: Tema debat ketiga Ma'ruf Amin jagonya
Demonstran ancam duduki KPK jika tak minta maaf ke Enembe
PDIP sebut biaya kampanye Jokowi di Pilgub DKI Jakarta untuk iklan Prabowo
Kubu Jokowi nilai kubu Prabowo inkonsisten soal penguasaan lahan
DKPP berhentikan tiga penyelenggara Pemilu
Bamsoet: Milenial jadi target perang proxy narkoba
Depak Dani Pedrosa, CEO KTM sebut pikiran Honda dangkal
Peneliti LIPI beber fungsi ulama sebagai jembatan nilai positif di Pemilu 2019
Refleksi Hari Keadilan Sosial Sedunia bagi perempuan
IHSG diprediksi menguat ke 6.500
Gerindra: Prabowo bukan penguasa lahan negara
PKS: Tak perlu buang waktu tentukan wagub DKI
Fadli Zon tuding Jokowi bohong terkait impor jagung
Prabowo sebut penahanan Ahmad Dhani dilatari dendam politik
Kubu Prabowo tuding pernyataan Jokowi soal jalan desa tak sesuai fakta
Fetching news ...