News Law

5 bank besar jadi korban sekte penghapus utang

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

5 bank besar jadi korban sekte penghapus utang Wakil Dirtipideksus Bareskrim Komisaris Besar Daniel Tahi Monang Silitonga dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (16/08/2018).

Sekte penghapus utang United Nation Trust Orbit Swissindo (UN Swissindo) tak hanya merugikan masyarakat tetapi juga sejumlah bank, baik milik swasta maupun BUMN.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat dan Bank Indonesia, UN Swissindo sudah meresahkan dan membuat kerugian materil dan imateril terhadap masyarakat dan bank, yaitu Mandiri, Danamon, BCA , BNI dan CIMB Niaga," ujar Wakil Dirtipideksus Bareskrim Komisaris Besar Daniel Tahi Monang Silitonga di Jakarta, Kamis (16/08/2018).

UN Swissindo adalah lembaga yang mengklaim mampu melunasi utang umat di dunia. Syarat untuk bisa menjadi pengikut dan mendapatkan pembebasan utang harus memiliki voucher M1. Setiap warga negara yang memiliki e-KTP bisa mengisi voucher M1 tersebut.

Voucher M1 itu memiliki nominal sebesar US$ 1.200 atau setara dengan Rp 15.000.000 juta bagi setiap orang. Voucher tersebut tidak dapat diperjual belikan.

Sangat mudah sekali untuk bisa mendapatkan voucher M1, cukup dengan mengunduh form yang tersedia di laman yang dikelola mereka. Tak hanya itu, voucher M1 juga bisa didapatkan dari para pengikut lembaga yang mengklaim bisa menghapus utang ini.

Lebih lanjut, para penerima voucher diwajibkan mengisi nama dan NIK. Namun, pada kolom isian ketiga wajib dikosongkan. Karena, menurut UN Swissindo kolom isian tersebut bakal diisi oleh pihak bank yang diklaim bisa mencairkan nominal yang tertera pada voucher.

Bank Mandiri disebut-sebut sebagai bank yang mampu mencairkan uang untuk pelunasan utang para pengikut UN Swissindo.

Setelah voucher sudah diisi sesuai format. Pengikut UN Swissindo harus menunggu hingga ada pengumuman lanjutan secara resmi dari UN Swissindo tentang proses pencairannya. Sebelum pencairan, para pengikut yang sudah mengisi voucher ini diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu ke Bank Mandiri, tentunya atas instruksi resmi dari UN Swissindo.

Registrasi di Bank Mandiri itu diklaim oleh UN Swissindo sebagai bentuk proses pembuatan rekening khusus. Rekening yang menampung program biaya jaminan hidup (human obligation).

Tahun lalu, tepatnya pada Jumat,18 Agutus 2017, para pengikut UN Swissindo menggeruduk kantor Pusat Bank Mandiri Cirebon dengan membawa voucher M1. Harapannya uang bisa dicairkan. Nyatanya, Bank Mandiri menolak dan tidak pernah merasa mendapatkan instruksi dari Bank Mandiri pusat terkait voucher tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Kudus.

Selain voucher, Daniel menyebut bahwa UN Swissindo juga mengaku dapat membebaskan utang dengan jaminan surat pembebasan utang dari Bank Indonesia.

UN Swissindo mempunyai banyak pengikut yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah sejak tahun 2015. Tidak hanya itu. lembaga tersebut juga mengaku mempunyai anggota di 4 negara Asean lainnya seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Kamboja.

Akibat surat bebas utang palsu tersebut, nasabah yang memiliki pinjaman di bank merasa sudah lunas. Hal ini mengakibatkan bank kesulitan melakukan penagihan.

“Utang dalam nominal besar seperti Rp500 juta- 2 miliar dapat dihapuskan. Untuk proses rekrutmen tersebut, awalnya dari mulut ke mulut, sehingga masyarakat tertarik dan percaya setelah ada testimony. Masyarakat yang tertarik tersebut harus membayar sebesar Rp200 sampai Rp500 ribu untuk membeli tumpukan dokumen berupa sertifikat dan voucher tersebut," tutupnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Dittipideksus Bareskrim) menangkap bos UN Swissindo, Soegiharto Notonegoro alias Sino, awal Agustus di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Kubu Jokowi: Tema debat ketiga Ma'ruf Amin jagonya
Demonstran ancam duduki KPK jika tak minta maaf ke Enembe
PDIP sebut biaya kampanye Jokowi di Pilgub DKI Jakarta untuk iklan Prabowo
Kubu Jokowi nilai kubu Prabowo inkonsisten soal penguasaan lahan
DKPP berhentikan tiga penyelenggara Pemilu
Bamsoet: Milenial jadi target perang proxy narkoba
Depak Dani Pedrosa, CEO KTM sebut pikiran Honda dangkal
Peneliti LIPI beber fungsi ulama sebagai jembatan nilai positif di Pemilu 2019
Refleksi Hari Keadilan Sosial Sedunia bagi perempuan
IHSG diprediksi menguat ke 6.500
Gerindra: Prabowo bukan penguasa lahan negara
PKS: Tak perlu buang waktu tentukan wagub DKI
Fadli Zon tuding Jokowi bohong terkait impor jagung
Prabowo sebut penahanan Ahmad Dhani dilatari dendam politik
Kubu Prabowo tuding pernyataan Jokowi soal jalan desa tak sesuai fakta
Fetching news ...