Mendambakan keadilan atas sumber daya antariksa

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Mendambakan keadilan atas sumber daya antariksa

Indonesia mendorong pentingnya peningkatan akses yang adil atas sumber daya antariksa bagi semua negara. Hal ini supaya sumber daya antariksa dapat digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, dengan perhatian khusus bagi kebutuhan negara-negara berkembang.

Seruan itu disampaikan Ketua Delegasi Indonesia/Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Prof Dr Thomas Djamaluddin, dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Peringatan 50 tahun Konferensi PBB tentang Eksplorasi dan Penggunaan Ruang Antariksa untuk Tujuan Damai (UN Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space), atau dikenal dengan sebutan UNISPACE+50, di Wina, Austria, pada 20-21 Juni.

Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Indonesia di Wina, Wina Retnosari, Kamis, menyebutkan dalam kesempatan tersebut, Djamaluddin dikukuhkan sebagai wakil ketua pertama Pertemuan Komite PBB untuk Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai (UNCOPUOS) 2018-2019.

Djamaluddin mengatakan Indonesia menekankan pentingnya peningkatan akses berkeadilan atas sumber daya antariksa, termasuk geo-stationary orbit (GSO), perlunya memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, peningkatan kerja sama internasional dan pembangunan kapasitas, dan perlunya memastikan kegiatan keantariksaan dilakukan secara berkelanjutan dan khusus untuk tujuan damai.

Indonesia merupakan negara dengan orbit di equator terpanjang di dunia.

UNISPACE+50 momentum yang amat baik untuk menegaskan kembali komitmen negara-negara terhadap prinsip-prinsip penggunaan ruang antariksa untuk tujuan damai.

"Di antara prinsip-prinsip utamanya adalah ada akses berkeadilan bagi semua negara, penggunaan antariksa untuk memberikan manfaat bagi semua negara, ketiadaan pengakuan kepemilikan atas ruang angkasa dan ketiadaan militerisasi antariksa," ujarnya.

Pada kesempatan itu juga digelar dorongan atas rancangan resolusi ruang angkasa sebagai penghela pembangunan  berkelanjutan untuk diadopsi di Sidang Majelis Umum ke 73/2018 PBB. Resolusi itu, pada intinya memandatkan agar UNCOPUOS merancang Agenda Space 2030 dan rencana implementasinya guna merumuskan peran antariksa dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Indonesia mendukung penuh resolusi dimaksud karena sejalan dengan kepentingan nasional untuk mencapai SDGs.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Austria/Wakil Tetap Indonesia di Wina, Dr Darmansjah Djumala, mengatakan, peran aktif Indonesia dalam diplomasi antariksa antara lain dilakukan melalui partisipasi di UNCOPUOS.


"Komite ini memiliki peran unik dalam mendorong dialog dan kerja sama antara negara-negara dengan kemampuan teknologi peluncuran satelit (spacefaring nations) dengan negara-negara yang tidak/belum memiliki kemampuan tersebut," ujarnya.

"Kita terus mendorong agar UNCOPUOS dapat semakin efektif menjalankan mandatnya. Salah satu aspek yang kita terus perjuangkan adalah pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang agar kemampuannya di bidang keantariksaan semakin maju. Dengan demikian, negara berkembang seperti Indonesia dapat meningkatkan manfaat dari penggunaan ruang antariksa yang juga dapat dirasakan secara konkret oleh rakyat," ujar Djumala.

Pertemuan UNISPACE+50 dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala lembaga antariksa nasional, dan delegasi dari negara-negara anggota PBB.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan sambungan telepon secara langsung dengan International Space Station yang tengah mengorbit di atas Samudera Pasifik. Enam astronot dari Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia menyapa peserta pertemuan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan.

Dominasi Amerika

Terpisah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum lama ini mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pendirian cabang keenam militer untuk mempermudah dominasi Amerika pada bidang antariksa.

"Ini tidak cukup hanya memiliki kehadiran seorang warga Amerika di ruang angkasa. Kita harus memiliki dominasi Amerika di luar angkasa," kata Trump sebelum pertemuan Dewan Antariksa Nasional.

"Kami akan memiliki Angkatan Udara dan kami akan memiliki `Angkatan Antarika`, terpisah tetapi setara. Itu akan menjadi sesuatu, sangat penting," katanya kemudian.

Meski begitu, AS adalah anggota dari Perjanjian Luar Angkasa, yang melarang penempatan senjata pemusnah massal di angkasa dan hanya memungkinkan penggunaan bulan dan benda langit lainnya untuk tujuan damai.

Trump juga menandatangani arahan tentang pengelolaan lalu lintas dan puing-puing di ruang angkasa.

Pengumuman tersebut merupakan langkah terbaru pemerintahannya untuk meningkatkan eksplorasi ruang angkasa AS. AS ingin mengirim penjelajah robot ke bulan paling cepat tahun depan sebagai langkah persiapan untuk mengirim astronot kembali ke sana untuk pertama kalinya sejak 1972, kata seorang pejabat Badan Penerbangan dan Antariksa (NASA), pada Senin (18/06/2018) waktu setempat.

NASA merencanakan serangkaian misi bulan dimulai tahun depan yang bertujuan mengembangkan kapasitas untuk kembali ke bulan, kata Cheryl Warner, juru bicara Direktorat Eksplorasi Manusia NASA.

NASA akan bekerja dengan perusahaan swasta, yang belum dipilih, dalam misi, kata Warner dalam sebuah wawancara telepon.

Pada Desember, Trump menandatangani arahan yang katanya akan memungkinkan astronot kembali ke bulan dan akhirnya memimpin misi ke Mars. Dia memerintahkan pemerintah bulan lalu untuk meninjau peraturan tentang penerbangan ruang komersial.

Orang Amerika pertama kali mendarat di bulan pada 1969, mencapai tujuan yang ditetapkan mantan Presiden John F. Kennedy pada 1961 dan mengakhiri perlombaan antariksa satu dekade antara Washington dan Moskow.

Sejak itu, upaya AS untuk mengeksplorasi di luar orbit Bumi sebagian besar terfokus pada pesawat antariksa jarak jauh yang tidak memiliki anggota awak manusia, meskipun beberapa presiden Amerika telah berulang kali mengangkat gagasan mengirim penjelajah manusia kembali ke bulan atau lebih jauh.

Presiden George W. Bush pada 2004 mengatakan manusia akan kembali ke bulan pada 2020. Penerusnya, Presiden Barack Obama, mengatakan pada 2016 Amerika Serikat akan mengirim manusia ke Mars pada 2030-an.

Potret generasi wacana
Babat habis kasus korupsi Setya Novanto, kini dr. Bimanesh Sutarjo resmi dipenjara
MKD tidak akan persulit proses penggeledahan ruangan Eni Maulani Saragih
Jokowi akui bertemu TGB bicarakan cawapres
Generasi muda harus berdaya juang tinggi
Sofyan Basir dinilai ketat pilih kontraktor di proyek PLN
Agus Hermanto bantah PDIP ajak dukung Jokowi di Pilpres 2019
Deretan fakta Piala Dunia 2018
Tol Solo-Ngawi diresmikan, Jokowi: pembuka jalur merak-banyuwangi
Sederet fakta Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tersandung kasus korupsi
Mencari advocat berkualitas, puluhan perwira Polri ikut bersaing
Mengenal sindrom Peter Pan
Selain tunjangan kinerja, kesejahteraan TNI - Polri perlu diperhatikan
Bacaleg PKS banyak mundur, begini tanggapan Fahri Hamzah
Fokus jadi Mensos, Idrus Marham tak nyaleg
Fetching news ...