Ideas

DPR tetapkan nama komisioner LPSK

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR tetapkan nama komisioner LPSK Gedung DPR-MPR-DPD RI

Komisi III DPR RI menetapkan 7 nama komisioner baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018 – 2023. Ketujuh nama itu didapatkan setelah menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada 14 calon komisioner selama 2 hari.

“Berdasarkan keputusan Komisi III DPR RI telah disepakati tujuh nama yang terpilih, terlepas dari kekurangan dan kelebihan,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu (5/12/2018).

Ketujuh komisioner yang terpilih ialah  Hasto Atmojo Suroyo,  Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar,  Maneger Nasution, dan Susilaningtias.

Desmond mengatakan, mereka dipilih berdasarkan pemahamannya yang komprehensif terhadap tupoksi LPSK. Menurutnya, LPSK harus mempunyai keberanian untuk melindungi keselamatan saksi dan korban, bahkan sejak proses proses peradilan pidana.

“LPSK wajahnya  harus mampu memberikan rasa aman kepada saksi dan korban untuk melindungi akibat dari kesaksiannya. LPSK juga harus mampu mengontrol penegakkan hukum yang tidak benar sehingga saksi dan korban merasa terlindungi oleh hukum, itulah standar kami dalam memilih,” jelas Desmond.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya dari ketujuh nama tersebut tidak memenuhi dua dari enam unsur kriteria Komisioner LPSK. Kedua unsur itu adalah Kejaksaan dan Kementerian Hukum.  

“Bahwa komposisi Komisioner LPSK itu mewakili Kepolisian, Kemenkum HAM, Kejaksaan, Akademisi, Advokat dan LSM. Tetapi unsur eks Kejaksaan dan Kemenkum HAM yang dikirim Pansel kesini tidak ada,” ujar Arsul.

Kendati demikian, Arsul menjamin kurangnya dua unsur tersebut tidak akan mengganggu kinerja Komisioner LPSK yang baru. “Saya harap tidak akan mengganggu karena itu merupakan posisi ideal, bukan keharusan. Kita harus berprasangka baik juga ke pansel. Bisa saja mereka tidak kirimkan dua unsur itu karena memang tiada ada yang qualified atau tidak ada pelamarnya,” imbuh Arsul.

 

 

<span style=" saya=" "="" harap="" tidak="" akan="" mengganggu="" karena="" itu="" merupakan="" posisi="" ideal,="" bukan="" keharusan.="" kita="" harus="" berprasangka="" baik="" juga="" ke="" pansel.="" bisa="" saja="" mereka="" kirimkan="" dua="" unsur="" memang="" tiada="" ada="" yang="" qualified="" atau="" pelamarnya,&rdquo;="" imbuh="" arsul.=""

DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW PAN Kalsel dukung Jokowi, PAN : Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Charta Politica: Pemindahan posko pemenangan BPN hanya psywar
Reforma Agraria era Jokowi dinilai di lajur yang benar
Markas BPN pindah, TKD: Apa urgensinya?
PAN akan sanksi DPD membelot ke kubu Jokowi
Cara Khabib Nurmagomedov habiskan 100 ribu dolar pertamanya
DPR minta Kemendagri ungkap e-KTP tercecer
Ibu dan bayi perempuannya tewas karena dokter mabuk
Dua RS Belanda hentikan impor potongan tubuh manusia dari AS
Filipina batal beli helikopter Rusia karena takut AS
Sejumlah kapal perang Rusia masuki  India
Fetching news ...