Kinerja DPR tak efektif, PSI tuntut transparansi anggaran

REPORTED BY: Insan Praditya

Kinerja DPR tak efektif, PSI tuntut transparansi anggaran Gedung DPR-MPR-DPD RI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kinerja DPR periode 2014-2019 tidak efektif. Politisi PSI, Rian Ernest mengungkapkan kinerja DPR tahun ini tak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya, hanya 6 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk prioritas Prolegnas yang disahkan DPR dari 52 RUU.

"Pada 2017, hanya 6 dari 52 RUU yang masuk prioritas prolegnas yang disahkan oleh DPR- Rl. Tahun sebelumnya hanya 7 dari 47 RUU," kata Rian saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (07/12/2018).

Menurut Rian, anggaran DPR RI naik dari Rp.4,2 triliun menjadi Rp.5,7 triliun, sementara Undangan-undangan yang diselesaikan sedikit. Ia menilai kinerja DPR tidak berjalan dengan baik.

"Artinya DPR kita semakin tidak efisien dilihat dari sisi anggaran dibandingkan dengan Undang-undang yang dihasilkannya," ujarnya.

Selanjutnya, Rian mengatakan di luar fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Namun, menurutnya kinerja DPR paling mudah dilihat dari fungsi legislasi ini.

"Kasarnya, dengan anggaran Rp.4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 untuk. Dengan tambahan biaya Rp.1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja," jelasnya.

Senada dengan itu, Politisi PSI Sigit Widodo mengungkapkan beberapa modus penghamburan uang rakyat oleh DPR salah satunya adalah kunjungan kerja yang tidak transparan. Ia meminta DPR membuka seluruh laporan anggaran kunjungan kerja.

"PSI 'Bersih-bersih DPR' meminta DPR-RI untuk membuka anggaran dan laporan seluruh kunjungan kerja di masa reses maupun di luar masa reses di dalam dan di luar negeri dan meminta agar DPR membuka seluruh biaya yang digunakan untuk rapat-rapat penyusunan RUU," pungkasnya.

 

DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW PAN Kalsel dukung Jokowi, PAN : Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Charta Politica: Pemindahan posko pemenangan BPN hanya psywar
Reforma Agraria era Jokowi dinilai di lajur yang benar
Markas BPN pindah, TKD: Apa urgensinya?
PAN akan sanksi DPD membelot ke kubu Jokowi
Cara Khabib Nurmagomedov habiskan 100 ribu dolar pertamanya
DPR minta Kemendagri ungkap e-KTP tercecer
Ibu dan bayi perempuannya tewas karena dokter mabuk
Dua RS Belanda hentikan impor potongan tubuh manusia dari AS
Filipina batal beli helikopter Rusia karena takut AS
Sejumlah kapal perang Rusia masuki  India
Fetching news ...