Bentrok Sandiaga VS Susi, Timses Jokowi: Sandi pahami Undang-Undang dulu

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Bentrok Sandiaga VS Susi, Timses Jokowi: Sandi pahami Undang-Undang dulu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Johnny G Plate meminta calon wakil presiden dari nomor urut 02 Sandiaga Uno untuk memahami Undang-Undang yerlebih dahulu sebelum mengkritik kebijakan pemerintah. Ia mengatakan Sandiaga seharusnya tak hanya mengeluarkan pernyataan saja.

 

"Secara khusus capres-cawapres harus memahami undang undang. Jangan hanya membuat pernyataan saja," kata Johnny saat ditemui wartawan di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

 

Johnny mengatakan upaya Sandiaga untuk meminta maaf kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah langkah yang baik. Namun, jika dalam hal tersebut terulang, hanya akan membuat bumerang di masa kampanye.

 

"Lalu dengan merasa tanpa salah, minta maaf, bagus itu minta maaf, tapi gak bisa kampanye kita setiap hari diisi dengan minta maaf," ujarnya.

 

Johnny mengatakan rakyat saat ini tak membutuhkan permintaan maaf dari calon pemimpin. Tetapi, rakyat membutuhkan gagasan atau ide untuk kemajuan Indonesia.

 

"Rakyat nggak perlu minta maaf, rakyat perlu gagasan, dan untuk itu, calon pemimpin apalagi presiden wakil presiden, pahami UU, dan berpikir sebelum menyatakan pendapatnya," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram dengan pernyataan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Kemarahan Susi bermula dari pernyataan Sandi terkait keberpihakannya kepada nelayan kecil saat kunjungannya ke Indramayu, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. 

 

Dalam kunjungannya, Sandi mengatakan sektor perikanan cukup kuat untuk memperkuat ekonomi rakyat. Ia mengatakan pemerintah harus mendukung nelayan kecil. Selain itu, Ia juga menerima keluhan masyarakat terkait Surat Perizinan Penangkapan Ikan (SIPI) yang disebut harus melewati birokrasi rumit. 

 

Pernyataan Sandi tersebut membuat Susi geram dan menganggap mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu tengah membawa ekonomi ke ranah politik.

 

"Saya marah, dan ini sudah diingatkan. Jangan bawa ekonomi perikanan ke politik," kata Susi beberapa waktu yang lalu.

 

Susi meminta Sandiaga membaca Undang-undang tentang Perikanan sebelum melontarkan kritik atau pernyataan kepada pemerintah.

 

"Jangan asal ngomong dulu belajar dan baca undang-undang perikanan baru berkomentar. Saya tidak suka isu sektoral ekonomi perikanan di bawa ke sektor politik, saya marah!," tegasnya.

 

Selain itu, Susi menjelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2014 yang lalu sudah memberikan kebebasan izin bagi semua kapal nelayan di bawah 10 Gross Ton (GT). Aturan tersebut resmi berlaku mulai 7 November 2014 yang lalu.

 

Susi menambahkan kapal-kapal di atas 10 - 30 GT perizinannya langsung diurus provinsi, bukan oleh Kementerian yang dia pimpin. Tak hanya itu, Susi memberikan penerangan bahwa kapal-kapal pencari ikan di atas 30 GT sampai 70 GT biasanya milik pengusaha dengan penghasilan di atas Rp10 miliar.

Dituduh Megawati tak punya visi-misi, PKS: mustahil dong
Fahri Hamzah dorong pemuda keliling dunia
PKS usul kubu Prabowo-Sandi duduk bersama
PPP muktamar dukung Prabowo-Sandi
Fahri minta Prabowo tak kendor kritik Jokowi
KPK didesak periksa politisi PAN terkait percaloan anggaran daerah
Kubu Jokowi sebut tim ekonomi Prabowo lemah
Fahri Hamzah prihatin dengan kubu Prabowo
Ingin selamat, Parpol lain bisa tiru Demokrat
Kubu Jokowi: kita tak terjebak diksi kubu sebelah
Perindo nilai sosok Jokowi tak identik dengan PDIP
Parlemen Eropa minta AS batasi ekspor senjata ke Arab Saudi demi HAM
Ini kata Bamsoet soal humas Polri
Fahri Hamzah komentari seleksi CPNS di timur Indonesia yang rumit dan panjang
Archandra beber strategi jual blok migas Indonesia
Fetching news ...