Membersihkan racun demokrasi di Pilkada 2018

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Membersihkan racun demokrasi di Pilkada 2018 "Politik identitas, sah saja dilakukan. Namun menjadi berbahaya ketika itu dipakai untuk mempersekusi kelompok atau keyakinan yang lain." - Tjahjo Kumolo

Melawan racun demokrasi dan mengawal pemilihan kepala daerah (Pilkada) bermartabat adalah tekad yang digaungkan pemerintah menghadapi Pilkada Tahun 2018

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Wiranto, dalam kata sambutan pada Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Tahun 2018 Selasa (20/02/2018) mengingatkan supaya Pilkada serentak tidak menghambat pembangunan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab melaksanakan proses Pilkada dengan baik.

"Pilkada ini milik bangsa Indonesia, bukan milik perorangan, kelompok, lembaga tertentu. Maka saya minta semua stakeholder yang bermain dalam Pilkada ini ayo, kalau masih mengambil bagian, tahu apa tugasnya, melaksanakan dengan baik, ini Pilkada aman saja," katanya. 

Di antara masalah yang biasa muncul dalam kontestasi, lanjut Wiranto, adalah politik uang, mempolitisasi isu SARA, menyebar ujaran kebencian, fitnah dan hoaks.

Di acara yang sama, Ketua KPU Arief Budiman membeberkan persiapan yang telah dilakukan komisi pemilihan menyonsong Pilkada serentak. Kata Arief, KPU telah menyiapkan petugas lapangan yang akan bertugas  saat hari pemungutan suara.  Telah disiapkan  2.700.537 orang KPPS, 193.602 orang PPS, dan 27.820 orang PPK. Mereka yang akan jadi ujung tombak penyelenggara Pilkada, saat hari 'H' nanti.

"Sementara Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disiapkan sebanyak 385.791 TPS," katanya. 

Arief juga merinci kebutuhan logistik di Pilkada serentak 2018. Untuk kotak suara, disiapkan sebanyak kurang lebih 667.976 buah kotak. Sementara itu, surat suara yang disiapkan, sebanyak 211.932.494 lembar. "Tinta sebanyak 700.020 botol, bahan kampanye berupa flyer 128.932.494 lembar, brosur kurang lebih 128.294.166 lembar," katanya.

Sementara itu, kontestan yang akan bertarung di Pilkada, kata Arief, dari total 514 pasangan calon yang mendaftar, 484 pasangan calon diantaranya dinyatakan memenuhi syarat. Sisanya, 30 pasangan tidak memenuhi syarat. Dari total pasangan calon yang memenuhi syarat,   418 pasangan dicalonkan partai politik. Sisanya, 96 pasangan calon maju lewat jalur perseorangan. Masih terkait pencalonan, terdapat 11 pasangan calon tunggal. Arief juga mengungkapkan dari 171 daerah yang akan menggelar Pilkada, 162 daerah sudah menetapkan pasangan calon yang akan bertarung di pemilihan. Sisanya 5 daerah belum menetapkan. 

"Lima daerah itu adalah, Langkat, Donggala, Bone, Pinrang dan Mimika. Itu data per tanggal 15 Februari 2018," kata Arief. 

Cara kotor meraih kemenangan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan penggunaan cara-cara kotor untuk meraih kemenangan supaya dihindari oleh semua kontestan.

"Kita akan memasuki tahun politik, Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Selama itu, radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan," kata Tjahjo.

Para kontestan yang bertarung dalam Pilkada, kata Tjahjo, jangan menghalalkan segala cara demi kemenangan.

“Jangan menggunakan politik uang, memecah belah dan memakai isu SARA klrena itu sama saja merendahkan suara dan martabat rakyat. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak, elegan dan bermartabat," ujarnya.

Tentunya, lanjut Tjahjo, cara-cara kotor dalam politik itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia. Kian berbahaya lagi, ketika agama dijadikan komoditas politik. Fenomena isu agama dijadikan komoditas politik terjadi karena ada dua preferensi politik identitas yang menguat di tengah masyarakat. Memilih pemimpin pun kecenderungannya berdasarkan kesamaan identitas, karena kesamaan suku atau agama.

"Politik identitas, sah saja dilakukan. Namun menjadi berbahaya ketika itu dipakai untuk mempersekusi kelompok atau keyakinan yang lain. Selain itu, munculnya polemik soal pribumi dan non-pribumi dikhawatirkan mengarah pada eksklusivitas dan membahayakan keragaman di tengah masyarakat," kata Tjahjo.

Dibutuhkan langkah konkret untuk membendung itu. Salah satunya, dengan cara edukasi. Sebab, dampak merusak yang direproduksi berulang kali itu berpengaruh ke seluruh lapisan masyarakat. Para politisi yang menggunakan politik identitas biasanya tidak memiliki kinerja yang baik. Jualannya semata mengandalkan isu identitas.

"Diperlukan langkah preventif, yaitu mengajak stakeholder masyarakat yang peduli Pilkada damai untuk bicara dan menyuarakan Pilkada damai dengan menghindari isu provokatif yang bisa memanaskan situasi dan bisa memecah belah bangsa," katanya. 

Semua elemen bangsa, ujar Tjahjo, harus bergerak menyuarakan Pilkada damai, terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang dipandang oleh publik.

Integritas Jokowi diragukan usai tunduk pada ancaman Ma'ruf amin
Mengintip sekolah fashion muslim pertama di Indonesia
Tanda haji yang diterima Allah
5 bank besar jadi korban sekte penghapus utang
Usai haji, AHY bakal gabung tim pemenangan Prabowo-Sandi
Kubu Jokowi bekali tim kelola media sosial
Bongkar intrik Ma'ruf Amin, Mahfud masih dukung Jokowi?
Lantik Wakapolri Syafruddin, Jokowi amankan suara Polri?
Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK
Orang Indonesia paling nggak bisa <i> nyusu </i>
Ma'ruf Amin perintahkan NU ancam Jokowi hanya tafsiran Mahfud MD
3 kali mogok dalam 12 hari, LRT Palembang 95 persen produk lokal
Legislator minta dalang pembakaran satu keluarga dihukum mati
Kubu Jokowi ingin Ma'ruf temui Rizieq di Mekkah
Ahok bakal terjun kampanye untuk Jokowi?
Fetching news ...