Kamboja kagumi Pancasila

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kamboja kagumi Pancasila

Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Politik, Hukum dan HAM, Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Kamboja, HOR Nam Bora. Pada kesempatan itu, Nam Bora mengungkapkan kekagumannya pada Pancasila.

“Dubes Kamboja ini mengatakan kekagumannya pada Pancasila, Pancasila itu luar biasa. Karena menurutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak hanya berguna bagi bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga bagi bangsa lainnya,”jelas Fadli usai menerima Dubes Kamboja, HOR Nam Bora di ruang kerjanya di Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017).  

Dalam pertemuan tersebut keduanya juga sempat membicarakan kondisi politik Negara Kamboja yang sedang menghangat. Pada kesempatan itu Fadli juga menyinggung kunjungan beberapa anggota Parlemen Kaboja terkait tindakan sepihak berupa pembubaran Partai Oposisi (didalamnya terdapat 55 anggota Parlemen Kamboja) dari pemerintah Kamboja beberapa waktu yang lalu.

Menanggapi hal tersebut Nam Bor mengatakan bahwa informasi yang didapat DPR RI mungkin kurang berimbang. Ia menjelaskan anggota Parlemen yang berasal dari Partai Oposisi itu ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Atas dasar itulah pemerintah Kamboja membubarkan partai oposisi tersebut.

“Saya juga sempat menanyakan, apakah anggota Parlemen yang termasuk dalam Partai Oposisi itu nantinya akan ditangkap juga? Dubes menjawab tidak. Hanya mereka tidak bisa mengikuti Pemilu. Jika pun ingin ikut Pemilu mendatang, maka partai oposisi tersebut harus terlebih dahulu membuat partai baru,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut Fadli berharap agar situasi politik di negara tersebut dapat segera membaik dan proses demokrasi dapat tetap terjaga. Pada kesempatan itu juga sempat diungkapkan Fadli tentang hubungan Indonesia – Kamboja yang sudah berlangsung sejak lama. Bahkan Angkor Wat yang merupakan sebuah komplek kuil terbesar di Kamboja ini dibangung oleh Jayawarman II yang belajar di Jawa (di Masa Syailendra), kemudian kembali ke Kamboja membangun Angkor Wat.

Pembubaran partai oposisi di Kamboja

Mahkamah Agung Kamboja membubarkan partai oposisi utama pada Kamis 16 November 2017. Keputusan ini membuka peluang bagi Perdana Menteri Hun Sen, untuk memperpanjang kekuasaannya selama tiga dasawarsa.

Pada 2018, pemilu Kamboja akan dilangsungkan. Dengan keputusan tersebut dipastikan Hun Sen tidak akan memiliki lawan. 

Pemerintah meminta pengadilan membubarkan Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP), yang dituduh berencana mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dari Amerika Serikat (AS) setelah pemimpin partai itu, Kem Sokha, ditangkap pada 3 September.

Putusan pengadilan itu juga memerintahkan pelarangan politik lima tahun untuk 118 anggota partai oposisi. Hal tersebut mengancam tantangan utama pemilihan umum bagi Hun Sen, mantan komandan Khmer Merah, yang menjadi perdana menteri terlama di dunia.

Dalam pidato di televisi, Hun Sen mengatakan kepada warga Kamboja bahwa pemilihan umum tersebut dilanjutkan seperti biasa dan meminta anggota CNRP, yang tidak mendapat pelarangan, berpihak kepada partainya.

CNRP menolak tuduhan tersebut karena bermotif politik. Partai tersebut tidak mengirim pengacara untuk putusan pengadilan.

"Ini menunjukkan bahwa Hun Sen tidak akan pernah berhenti jika tidak ada yang menghentikannya," kata Kem Monovithya, putri Kem Sokha dan juga pejabat partai, Jumat (17/11/2017).

 "Putusan itu telah diharapkan. Sudah saatnya sanksi dari masyarakat internasional," imbuh Monovithya.

Penyumbang dana dari Barat, yang mensponsori pemilu yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1993 dengan harapan bisa menciptakan demokrasi yang abadi, telah meminta pembebasan Kem Sokha.

Namun, mereka tidak menunjukkan minatnya untuk memberikan sanksi terhadap pemerintah Kamboja, yang sekarang terkait erat dengan Tiongkok. Misi diplomatik AS dan Uni Eropa di Kamboja menolak memberikan komentar segera mengenai keputusan pengadilan tersebut.

Di samping meningkatkan anti-AS. retorika dan menghubungkan AS dengan dugaan rencana terhadapnya, Hun Sen memuji Presiden AS  Donald Trump pada sebuah pertemuan puncak regional pada akhir pekan dan mengatakan bahwa dia menyambut baik kebijakannya untuk tidak melakukan interferensi.

Puluhan polisi pengawal berjaga di luar lapangan yang berhiaskan perhiasan emas di pusat kota Phnom Penh. Hingga saat ini, tidak ada tanda protes.

Potret generasi wacana
Babat habis kasus korupsi Setya Novanto, kini dr. Bimanesh Sutarjo resmi dipenjara
MKD tidak akan persulit proses penggeledahan ruangan Eni Maulani Saragih
Jokowi akui bertemu TGB bicarakan cawapres
Generasi muda harus berdaya juang tinggi
Sofyan Basir dinilai ketat pilih kontraktor di proyek PLN
Agus Hermanto bantah PDIP ajak dukung Jokowi di Pilpres 2019
Deretan fakta Piala Dunia 2018
Tol Solo-Ngawi diresmikan, Jokowi: pembuka jalur merak-banyuwangi
Sederet fakta Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih tersandung kasus korupsi
Mencari advocat berkualitas, puluhan perwira Polri ikut bersaing
Mengenal sindrom Peter Pan
Selain tunjangan kinerja, kesejahteraan TNI - Polri perlu diperhatikan
Bacaleg PKS banyak mundur, begini tanggapan Fahri Hamzah
Fokus jadi Mensos, Idrus Marham tak nyaleg
Fetching news ...