Jokowi kirim surat pemberhentian Gatot Nurmantyo ke DPR

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jokowi kirim surat pemberhentian Gatot Nurmantyo ke DPR

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon mengatakan bahwa dirinya telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta pengajuan nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

“Tadi pagi saya menerima Mensesneg Pratikno yang menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan juga rencana untuk pengangkatan atau pergantian kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru,” ucap Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2017).

Fadli menegaskan bahwa surat tersebut sudah diterimanya dan diserahkan langsung kepada Plt. Sekjen DPR RI Damayanti untuk diproses. “Kebetulan hari ini kita akan menyelenggarakan Rapim, dan kita harapkan juga ada Bamus karena ada beberapa agenda  DPR, termasuk mengenai Prolegnas dan beberapa agenda lainnya,” ujarnya.

Dalam surat itu disampaikan juga keinginan untuk dapat diproses dengan waktu yang tidak terlalu lama. Diharapkan sebelum reses sudah dapat dilaksanakan, dan tentu akan dikoordinasikan dengan Pimpinan Komisi I dan juga fraksi-fraksi yang ada didalam Bamus untuk mengagendakannya.

“Hanya satu nama calon yang disampaikan. Alasan pergantian dikatakan untuk persiapan masa pensiun Jenderal Gatot Nurmantyo. Ketentuan nama bakal calon Panglima TNI merupakan Hak Prerogatif Presiden. Namun yang jelas berdasarkan ketentuan undang-undang, calon yang akan menggantikan itu harus pernah menjabat sebagai Kepala Staf, artinya bisa Kepala Staf Angkatan Udara, kepala Staf Angkatan laut, atau Kepala Staf Angkatan Darat,” jelasnya.

Fadli menjelaskan, mekanisme yang akan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni setiap surat dari Presiden akan dibacakan dalam Rapat Paripurna. Kemudian penugasannya akan diserahkan kepada Komisi terkait, dalam hal ini Komisi I.  “Selanjutnya Komisi I akan melakukan fit and propertest. Setelah selesai, jika disetujui maka bisa diambil keputusan dalam Rapat Paripurna. Kemudian diserahkan kembali kepada Presiden,” pungkasnya.

Desakan pengganti Gatot dari TNI AU

Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyiapkan pengganti Gatot Nurmantyo pun bermunculan. Sebagai mitra kerja TNI, Komisi I DPR RI menyarankan pemerintah mengambil sikap matang soal pergantian Panglima TNI itu.

Gatot sendiri menjabat sebagai panglima TNI sejak 8 Juli 2015, dan akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

Sejumlah politisi di DPR menyarankan supaya pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia dilakukan secara bergilir antarmatra. TB Hasanuddin, misalnya, mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinyatakan bahwa pemilihan Panglima TNI dapat digilir di antara tiga matra yang ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Hasanuddin menambahkan, pada periode sekarang dan sebelumnya, Panglima TNI dijabat oleh Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jenderal Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat.

Sementara, periode sebelum Moeldoko, Panglima TNI dijabat oleh Laksamana (Purn) Agus Suhartono dari Angkatan Laut. Oleh sebab itu, masuk akal apabila saat ini dari Angkatan Udara.

Tentang Hadi Tjahjanto

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.Ip., (lahir di Malang, Jawa Timur, 8 November 1963; umur 54 tahun) adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987. Berdasarkan Keputusan Presiden, pada 18 Januari 2017 ia mendapat amanat jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara/KSAU. Ia menjadi terkenal setelah membongkar kasus korupsi di Kementerian Pertahanan.
Hadi sebelumnya menjabat Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Jokowi di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

Setelah lulus Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1986, Hadi mengawali kariernya di Skadron Udara 4 yang bermarkas di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

Pada tahun 2010, Hadi menduduki posisi sebagai Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo. Setahun kemudian, dia menjabat tugas di luar TNI AU menjadi Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara.

Dua tahun setelah itu, Hadi berpangkat Kolonel dan dipercaya menjadi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional. Dua bulan menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AU (2013-2015)[5], Komandan Lanud Abdulrachman Saleh, pada Juli 2015, Hadi ditugasi menjadi Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo dan pangkatnya naik menjadi Marsekal Muda. Pada bulan November 2016, Hadi dilantik menjadi Irjen Kementerian Pertahanan.

Tiga bulan setelah menjabat sebagai Irjen Kemenhan, Hadi terpilih menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, tepatnya 18 Januari 2017 menggantikan Agus Supriatna. Pada masa ini banyak terbongkar kasus korupsi di Kemenhan, antara lain pengadaan pesawat dan helikopter.

Pertamina harus segera atasi kelangkaan gas 3kg
Sindiran JK untuk Novanto
Kamboja kagumi Pancasila
Europalia akan putar puluhan film Indonesia
Kekalahan Novanto di praperadilan
Fetching news ...