Ideas Law

Hukum dalam pembangunan ekonomi Indonesia

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Hukum dalam pembangunan ekonomi Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi negara paling maju dan makmur. Potensi itu dapat kita lihat dari kekayaan alam yang berlimpah di beribu-ribu pulau yang tersebar di nusantara. Potensi yang cukup besar ini akan lebih dapat memberi kontribusi bagi dunia jika didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan inovatif dalam mengembangkan ide-ide yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang diakui dunia. Tentu saja banyak sistem yang harus diperbaiki, yang salah satunya adalah sistem hukum.

Wacana perbaikan sistem hukum sesungguhnya bukan lagi hal baru di Indonesia, sesuai dengan catatan yang disampaikan Yayasan Indonesia Forum pada awal 2007 bahwa untuk mencapai Visi Indonesia 2030 ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu reformasi perpajakan, reformasi birokrasi, reformasi sistem hukum, good governance yang ditunjang semua komponen bangsa, serta yang paling penting adalah adanya pemimpin yang memiliki vision and strong leadership.

Penempatan reformasi sistem hukum sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Visi Indonesia 2030 merupakan pemikiran dan langkah strategis yang tepat, karena tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah satu pendukung utama untuk mencapai kemakmuran bangsa, maka usaha-usaha yang ditempuh akan sia-sia sebagaimana pernah terjadi pada era Orde Baru.

Menurut studi yang diilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan ekonomi, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan dalam pembangunan ekonomi bangsa, yaitu stabilitas (stability), prediksi (preditability), keadilan (fairness), pendidikan (education), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (the special development abilities of the lawyer). Di sini “stabilitas” berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Adapun prediksi merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.

Pandangan Burg’s di atas sesuai dengan pemikiran J.D Ny. Hart yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi. Ny. Hart mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi:

1) Konsep pertama diawali dengan prediktabilitas di mana hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan di masa sekarang.

2) Kemampuan prosedural, yaitu dibutuhkan hukum acara prosedural untuk dapat memaksimalkan fungsi hukum materiil dalam penyelesaian sengketa.

3) Kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Misalnya, bidang ekonomi, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.

4) Faktor penyeimbang. Sistem hukum harus memberikan kesadaran akan keseimbangan dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.

5) Akomodasi, di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut.

6) Definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas, dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang dimasyarakat.

Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja dengan teori hukum pembangunan juga menjelaskan peranan hukum dalam pembangunan yaitu menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi, maupun sosial budaya). Fungsi hukum yang lain adalah menjaga ketertiban dan keamanan serta menciptakan suasanan kepastian hukum yang adil dalam masyarakat. Tentu saja alur analisis demikian dilandasi dengan kerangka berpikir bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara/bangasa senantiasa berinteraksi. Hubungan saling mempengaruhi antara kedua sistem ini dapat berlangsung positif, tetapi juga dapat bersifat negatif jika sistem hukumnya tidak baik.

Berdasarkan teori-teori hukum di atas, dapat simpulkan bahwa hukum sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa namun agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi. Maka, pemerintah selaku pembuat kebijakan atas hukum bertanggung jawab menjadikan hukum beribawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti perbaikan sistem hukum dengan mengkolaborasikan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar sehingga ke depan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

Penulis : Satria Sukananda, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Sindir Jokowi, Fahri Hamzah: Tukang cukur jangan diajak selfie, dikasih modal
Kubu Jokowi: Jangan pilih pemimpin berengsek
Golkar yakin keunggulan 9 persen akan menangkan Jokowi
Gerakan Santri Madura ajak rakyat tolak calon pemimpin penyebar hoaks
TKN: aksi Jokowi cukur di Garut bentuk konsistensi
DPR sarankan Eddy Rahmayadi konsentrasi jadi gubernur
Fadli Zon nilai pembebasan Abu Bakar Ba'asyir untuk raup simpati umat Islam
Armada Rusia incar kapal perusak AS di Laut Hitam
AS dan sekutu hancurkan masjid dengan jet tempur
Fetching news ...