News Law

Harapan DPR Jokowi tak lawan UU MD3 dengan Perppu

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Harapan DPR Jokowi tak lawan UU MD3 dengan Perppu

Hari ini, Rabu (14/03/2018), adalah batas waktu penandatanganan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh Presiden Joko Widodo. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan UU MD3 akan tetap berlaku meskipun tanpa diteken Presiden Jokowi.

Bamsoet, panggilan akrabnya, berharap Presiden Jokowi tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perppu). Sebaliknya, tiga pasal yang dinilai tidak sesuai pandangan publik, bisa dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) ketika UU MD3 mulai berlaku.

“Kami berharap Perppu tidak perlu dikeluarkan karena tidak ada kepentingan yang memaksa, hanya ada ketidaksesuaian terhadap 3 pasal dan itu bisa diperbaiki melalui uji materi,” ungkap Bamsoet, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Bamsoet menilai tidak ada yang perlu diperbedatkan apalagi dipermasalahkan terkait hal tersebut, sebab negara sudah menyediakan ruang bagi publik yang ingin melakukan uji materi yaitu Mahkamah Konstitusi. Ia optimis, MK mampu memberikan keputusan yang mempertimbangkan pendapat dari seluruh pihak.

“Kalau Perppu itu ongkos politiknya mahal. Toh ujung-ujungnya sama saja ingin memperbaiki tiga pasal yang dinilai tidak sesuai. Kami serahkan kepada MK untuk memutuskan mana yang terbaik,” papar politisi dari F-Golkar ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam UU MD3. Ketiga pasal tersebut ialah pasal 73, pasal 122 huruf k dan pasal 245.

Sementara itu, terkait penambahan pimpinan anggota DPR RI, ia menyampaikan DPR akan segera mengirimkan surat kepada Fraski PDI-Perjuangan perihal nama calon Wakil Ketua DPR yang akan segera dilantik. 

Sudah disiapkan nomor untuk UU MD3

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan nomor untuk UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) jika UU itu sah berlaku.

Sesuai ketentuan jika Presiden tidak menandatangani RUU itu maka maksimal 30 hari setelah RUU itu disetujui pemerintah dan DPR, UU itu sah berlaku dan wajib diundangkan.

"Kan kurang sehari, tinggal tunggu saja besok, kalau besok sudah lewat yang penting sudah ada nomornya, kemudian diundangkan oleh Kemenkumham, setelah itu keinginan dari teman-teman di DPR juga bisa dilaksanakan," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Menurut Pramono, sikap Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum menandatangani RUU MD3 menunjukkan bahwa Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi dari publik atau masyarakat. Pramono menyebutkan Indonesia merupakan negara demokrtatis, terbuka sehingga siapa saja bisa mengajukan uji materi kepada MK.

Ia menyebutkan sikap Presiden Jokowi tidak menghambat pelantikan pimpinan lembaga-lembaga negara itu.

"Besok ada nomornya. Sudah jelas ketentuannya bahwa 30 hari ditandatangani atau tidak oleh Presiden, akan berlaku, pokoknya tunggu besok," katanya.

Pasal yang dinilai cacat

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 mencatat sejumlah pasal yang dianggap cacat:

1. Pasal 4 & 5, penambahan tugas MPR

Di dalam UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 11 diatur bahwa tugas legislator adalah mengubah & menetapkan UUD 1945, melantik presiden dan wapres, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan/atau wapres, dan menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik.

Sementara itu, di dalam UU MD3 pasal 4 dan 5 ditambah lagi Susduk MPR yaitu memasyarakatkan ketetapan MPR, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.

Penambahan kewenangan akan berpotensi terjadinya penganggaran ganda dan pembengkakan anggaran karena adanya penambahan aktivitas yang tidak efektif. Seharusnya pejabat senayan bisa memberdayakan lembaga-lembaga seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau Komisi Hukum Nasional (KHN) untuk melakukan pembinaan dan pengembangan hukum nasional termasuk 4 pilar tersebut.

2. Pasal 80 huruf (j), ambiguitas program pembangunan daerah pemilihan (Dapil)

Dalam pasal ini, DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan Dapil. Substansinya, DPR ingin ada dana aspirasi untuk konstituen. Namun, penjelasan pelaksanaan program ini masih tergolong bias. Dengan distorsi tujuan program, ke depan pasal ini berindikasi akan membuka laku culas penggunaan anggaran. Kuat dugaan akan terjadi penyimpangan anggaran di lapangan.

3. Pasal 84, mekanisme pemilihan pimpinan DPR

Ketua dan 4 wakil DPR akan dipilih oleh anggota berdasarkan suara terbanyak. Padahal, pasal 82 UU No 27/2009 sebelumnya, pimpinan DPR dari partai pemenang pileg. Memang, ketua DPR adalah posisi prestisius, sehingga jadi incaran para fraksi. Hanya saja dalam naskah akademik, tidak ada penjelasan yang komprehensif tentang pengubahan sistem pemilihan pimpinan DPR yang baru ini.

Akibat ketidakjelasan latar belakang pasal ini, banyak pengamat menganggap bahwa pasal ini adalah upaya pihak oposisi pemerintah dan partai pemilu yang kalah, supaya tetap memiliki kekuatan.

4. Pasal 224 ayat (4), ancaman terhadap Anggota DPR yang kritis

Pasal 224 UU MD3 ayat (4)berpotensi membatasi anggota DPR yang frontal dan kritis terhadap keputusan sepihak, baik di rapat-rapat banggar, komisi atau di paripurna. Misalnya saja, ada anggota DPR yang kritis terhadap program dan penganggaran APBN, karena dianggap menghalangi dan tidak seritme, maka akan 'diasingkan' dan hak imunitasnya bisa hilang.

5. Pasal 224 UU MD3 ayat (5), muncul Mahkamah Kehormatan

Selama ini, Badan Kehormatan DPR saja tidak berfungsi dengan baik. Kini, dengan UU MD3, muncul lagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memiliki tugas hingga ranah penegakan hukum melalui adanya izin pemanggilan dan pemeriksaan.

Jika Badan Kehormatan DPR hanya sebatas pelanggaran kode etik, Mahkamah Kehormatan meluas hingga pelanggaran pidana. Pada ayat (5), pemanggilan anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana, harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD. Dengan pasal tersebut, imunitas anggota dewan dinilai meningkat.

6. Pasal 224 UU MD3 ayat (7), Mahkamah Kehormatan jadi penentu

Menyambung ayat (5), dalam ayat (7) ini, dikatakan bahwa MKD berhak memutuskan untuk tidak mengizinkan pemeriksaan terhadap anggota dewan. Dengan begitu, surat pemanggilan yang dilayangkan penegak hukum, akan batal demi hukum.

7. Pasal 245, menghambat penyidikan

Setelah terbentuknya MKD, para penegak hukum tidak bisa sembarangan menyeret anggota DPR ke proses penyidikan. Untuk jadi saksi saja, penegak hukum harus meminta izin ke Mahkamah Kehormatan. Mahkamah kehormatan akan menjawab izin selama batas maksimal 30 hari.

8. Penghapusan Pasal 110 dan 73 ayat (5) UU No 27 tahun 2009

Pasal 110 tentang adanya Badan Akutanbilitas Keuangan Negara (BAKN) dari alat kelengkapan DPR (AKD). BAKN bertugas menindaklanjut hasil audit BPK dalam rangka pengawasan keuangan DPR.

Pasal 73 ayat (5) UU no 27/2009 yang mewajibkan pelaporan anggaran DPR kepada masyarkat melalui laporan kinerja tahunan dihapus. Penghapusan pasal-pasal tersebut dianggap bakal menghilangkan transparansi penggunaan anggaran di DPR.

Integritas Jokowi diragukan usai tunduk pada ancaman Ma'ruf amin
Mengintip sekolah fashion muslim pertama di Indonesia
Tanda haji yang diterima Allah
5 bank besar jadi korban sekte penghapus utang
Usai haji, AHY bakal gabung tim pemenangan Prabowo-Sandi
Kubu Jokowi bekali tim kelola media sosial
Bongkar intrik Ma'ruf Amin, Mahfud masih dukung Jokowi?
Lantik Wakapolri Syafruddin, Jokowi amankan suara Polri?
Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK
Orang Indonesia paling nggak bisa <i> nyusu </i>
Ma'ruf Amin perintahkan NU ancam Jokowi hanya tafsiran Mahfud MD
3 kali mogok dalam 12 hari, LRT Palembang 95 persen produk lokal
Legislator minta dalang pembakaran satu keluarga dihukum mati
Kubu Jokowi ingin Ma'ruf temui Rizieq di Mekkah
Ahok bakal terjun kampanye untuk Jokowi?
Fetching news ...