News Law

KPK harus bongkar calon kepala daerah terduga korupsi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

KPK harus bongkar calon kepala daerah terduga korupsi

Adanya imbauan dari menkopolhukam supaya KPK menunda mengumumkan beberapa nama calon kepala daerah yang diduga akan dijadikan tersangka dinilai sangat tidak tepat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

“Karena, berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 3 secara jelas disebutkan, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun,” kata Wakil Ketua ACTA (Advokat Cinta Tanah Air), Ali Lubis di Jakarta, Selasa (13/03/2018).

Menurut Ali, Menkopolhukam Wiranto sangat tidak pantas memberikan imbauan kepada KPK terkait tugas dan wewenangnya. Justru KPK selaku lembaga Penegak Hukum yang didukung penuh oleh rakyat sudah sepatutnya melakukan hal yang terbaik untuk rakyat Indonesia khususnya dalam hal ini untuk memilih calon kepala daerah yang bersih dari korupsi di pilkada yang akan datang.

“Terlebih tugas pokok KPK yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Ali mengaku sangat yakin kalau KPK dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup.

“Artinya, KPK bekerja berdasarkan proses hukum dan aturan perundang-undagan yang berlaku. Oleh Karena itu, kami dari ACTA, mendukung penuh KPK untuk mengumumkan serta membongkar kasus calon kepala daerah yang akan dijadikan tersangka sebab tidak ada satupun pasal di dalam undang-undang yang mengatakan kalau calon kepala daerah tidak akan di proses secara hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Imbauan Wiranto

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan bahwa permintaan penundaan itu dimaksudkan supaya tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.

"Risiko dengan dia dipanggil sebagai saksi atau tersangka itu akan bolak-balik KPK, berpengaruh pada perolehan suara. Itu pasti akan berpengaruh terhadap pencalonannya," terang Wiranto.

Menko Polhukam menambahkan penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh Lembaga Antirasuah itu, juga dapat berimbas ke ranah politik.

"Kalau sudah dinyatakan sebagai paslon, itu berarti bukan pribadi lagi, melainkan milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, jika ingin mengumumkan calon kepala daerah yang tersangka, KPK seharusnya melakukan hal tersebut sebelum kandidat ditetapkan Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) sehingga tidak merugikan banyak pihak.

"Jadi, tidak berlebihan permintaan dari penyelenggara pemilu, yaitu tunda dahulu ini. Nanti, setelah (Pilkada 2018) itu silakan dilanjutkan (proses hukumnya)," kata Wiranto.

Mardani dapat tugas kawal suara emak-emak
Menangkan Prabowo atau Buni Yani masuk bui
Anak berbohong, bagaimana mengatasinya?
Berhasil jatuhkan Ahok, Buni Yani masuk tim Prabowo
Terpental dari motor, Lorenzo salahkan Marquez
Timses Jokowi jamin dana kampanye halal
Kubu Prabowo waspadai Jokowi gunakan fasilitas negara
Fadli Zon usul pendukung Jokowi diberi sanksi
DPR serukan solusi permanen terkait tumbal nyawa suporter sepakbola
Kubu Prabowo kembali ganti nama koalisi
Ketum Golkar sebut aksi pendukung Jokowi bentuk spontanitas masyarakat
Kubu Jokowi: Amien Rais jangan paranoid
Indonesia Properti Expo 2018 targetkan calon pelangan dari pasangan menikah dan milenial
SBY walk out kampanye karena \
Patahan Lembang, si cantik yang siap meluluhlantakkan Bandung
Fetching news ...