Ideas Law

Kekalahan Novanto di praperadilan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kekalahan Novanto di praperadilan

Hakim Tunggal Kusno dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017), memutuskan menggugurkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto mengenai penetapan keduanya sebagai tersangka perkara korupsi dalam pengadaan KTP elektronik.

Komisi Pemberantasan Korupso (KPK) pertama kali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik pada 17 Juli 2017. Dia lalu mengajukan permohonan praperadilan mengenai penetapannya sebagai tersangka, dan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatannya, menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka perkara korupsi itu pada 10 November dan dia kembali mengajukan permohonan praperadilan berkenaan dengan penetapannya sebagai tersangka.

Pertimbangan hakim

Hakim Kusno menjelaskan beberapa pertimbangannya dalam memutuskan untuk menggugurkan permohonan praperadilan yang diajukan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik.

"Menimbang bahwa setelah hakim praperadilan memperhatikan bukti surat yang diajukan termohon, yaitu bukti T64 A dan T64 B, terbukti bahwa benar perkara pokok atas nama pemohon telah dilimpahkan dan telah ditetapkan hari sidangnya tanggal 13 Desember 2017," kata Kusno saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim juga mempertimbangkan bukti rekaman persidangan pokok perkara korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto yang telah diputar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

"Dengan jelas dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara pokok atas nama terdala Setya Novanto telah membuka persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Kusno.

Selain itu, Hakim Kusno mempertimbangkan ketentuan mengenai gugurnya praperadilan pada Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

"Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur bahwa dalam suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan perkara mengenai permintaan praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur," kata Kusno.

Ia menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah diperjelas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Momor 102/PUU/XIII/2015. 

"Yang menyatakan bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat setelah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon praperadilan," kata Kusno.

Penegasan tersebut, menurut dia, sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 

"Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, demi terciptanya kepastian hukum Mahkamah perlu memberikan penafsiran mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara," jelas Kusno.

Dalam kasus Setya Novanto, menurut hakim, permintaan praperadilan yang diajukan oleh pemohon belum selesai padahal pemeriksaan pokok perkara sudah dimulai diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta dan ketentuan KUHAP hakim memutuskan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Setya Novanto harus dinyatakan gugur.

"Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan gugur maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus lah dibebankan kepada pemohon sebesar nihil," kata Hakim Kusno.

Respons pihak Novanto

Kuasa Hukum Setya Novanto menghormati putusan Hakim Tunggal Kusno yang mengugurkan praperadilan yang diajukan kliennya itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Jadi ya proses ini sudah berlangsung. Hakim sudah memutuskan kami hargai dan hormati karena memang peraturan hukum demikian," kata Nana Suryana, kuasa hukum Novanto, usai pembacaan putusan.
Dalam salah satu putusannya, Hakim Tunggal Kusno mempertimbangkan waktu gugurnya praperadilan mengacu pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

"Hari ini disampaikan keputusan kalau memang secara nyata dan fakta pokok perkara sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka mengacu pada Pasal 82 ayat 1 huruf d dan keputusan Mahkamah Konstitusi memang putusan ini jadi gugur," kata Nana.

Terkait langkah yang akan dihadapi selanjutnya, Nana menyerahkan kepada tim kuasa hukum Novanto lainnya yang menangani perkara pokok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Untuk langkah selanjutnya ada lawyer di pokok perkara. Pada saat ini sedang mengajukan permohonan eksepsi terhadap dakwaan dan eksepsi akan ditunda pada minggu depan. Tanggal 20 Desember akan disidangkan untuk menjawab masalah dakwaan," ucap Nana.

KPK terimakasih ke dokter

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi tim dokter ahli Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang telah hadir dan memberikan keterangan soal kondisi kesehatan Setya Novanto dalam sidang perdana perkara KTP-elektronik (KTP-e).

"KPK ucapkan terima kasih pada tim dokter ahli RSCM dan IDI. Pemberantasan korupsi memang butuh dukungan yang kuat dari berbagai pihak termasuk kalangan medis yang bekerja secara independen dan profesional," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta. 

Menurut Febri, apa yang terjadi sejak pertengahan November dan pada sidang KTP-e pada Rabu (13/12) diharapkan ke depan jadi pembelajaran.

"Bagi semua pihak yang jadi tersangka, terdakwa atau bahkan saksi agar tidak menggunakan alasan sakit yang dapat menghindari atau menunda proses hukum," ucap Febri.

Febri menyatakan jika ada pihak-pihak yang merekayasa kondisi apalagi membantu seseorang menghindari atau bahkan menghambat proses hukum, tentu ada risiko pidananya. 

"Kami percaya dengan contoh yang diberikan IDI dan RSCM, hal tersebut tidak perlu terjadi di dunia medis. Kalau pun ada kondisi benar-benar sakit tentu dari hasil pemeriksaan yang objektif akan terlihat dan tindakan medis lanjutan dapat dilakukan," ungkap Febri.

Keputusan majelis itu setelah menghadirkan seorang dokter KPK, tiga dokter RSCM, dan satu perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Novanto karena Novanto tidak mampu menyampaikan identitas dirinya.

Penasihat Hukum juga sudah menghadirkan dokter dari RSPAD pada jeda pukul 11.30, namun Novanto menolak diperiksa dengan alasan dokter tersebut adalah dokter umum, bukan dokter spesialis.

"Permintaan kami ke beliau untuk angkat tangan bisa, menjulurkan lidah bisa, jadi artinya dalam keadaan baik, saat ditanya sakit kepala tidak, dijawab tidak. Waktu saya periksa saya tanya keluhan, beliau mengatakan kemarin ada perasaan berdebar-debar jadi pertayaan dijawab dengan baik dan jelas," kata dr Freedy Sitorus SPS(K) dari RSCM.

Mendorong kapabilitas tenaga kerja
Samsung luncurkan ponsel terbaru
Cara mengunjungi laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra
Klaim keberhasilan pembangunan di perbatasan
Jangan biarkan pulau dimiliki asing
Fetching news ...